The Political Structure of Multicultural Society (Struktur Politik Masyarakat Multikultural)

The Political Structure of Multicultural Society

(Struktur Politik Masyarakat Multikultural)

“Wahai manusia sesungguhnya Aku ciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki

dan seorang perempuan, dan Aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa

agar kalian saling kenal. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertaqwa” (QS: 49:13)

I.  Latar Belakang

Pandangan mengenai multikulturalisme, sebagai suatu paham yang bergerak untuk memenuhi dan menerima segenap perbedaan yang ada pada setiap individu manusia, bila tidak dikemas dengan cara yang tepat semisal dalam ranah pendidikan dan penyadaran, akan memiliki potensi cukup besar bagi terjadinya konflik antar kelompok. Prinsip keagamaan dimasing-masing kelompok misalnya, akan mudah menimbulkan “percikan-percikan” konflik antar kelompok yang ada lantaran adanya beberapa perbedaan yang cukup prinsipil dari masing-masing kelompok itu. Bahkan dalam sekala lebih luas, manifestasi dari prinsip multikulturalisme itu bisa merambah hingga perbedaan wilayah geografis, etnis, budaya, bahasa, agama, keyakinan, pola pikir maupun perbedaan kemampuan (diffable)-secara fisik maupun psikhis. Perbedaan itulah yang sekirannya tidak segera diatasi/diantisipasi akan menjadi pemicu konflik. Dan tidak jarang konflik itu akan memicu pada kekerasan fisik, bahkan hingga terjadi pertumpahan darah.[1]

Terkait dengan hal tersebut, sebuah masyarakat multikultur pasti akan menghadapi dua tuntutan yang saling bertentangan dan perlu menemukan sebuah struktur politik yang memungkinkan masyarakat untuk mendamaikan diri dengan cara yang adil dan dapat diterima bersama. Struktur politik tersebut harus bisa memupuk rasa persatuan yang kuat dan kebersamaan diantara warganya.

Juga sebaliknya, strukrur politik tidak boleh berlaku seperti sebuah persatuan komunitas yang dapat mengambil alih dan menjalankan keputusan yang secara kolektif mengikat, mengatur serta melakukan resolusi konflik. Paradoks seperti yang tampak, semakin besar dan semakin dalam keanekaragaman dalam sebuah masyarakat, maka semakin besar pula kesatuan dan kohesi yang dibutuhkan untuk menyatukan mereka dan mempertahankan, keanekaragaman tersebut. Suatu masyarakat yang lemah merasa terancam oleh perbedaan perbedaan dan kehilangan kepercayaan dan keinginan untuk menerima dan hidup bersama.[2] Berdasarkan latar belakang  tersebut, dalam makalah ini akan mengkaji bagaimana struktur politik masyarakat multikultural, terkait dengan sejarah serta konteks yang ada saat ini.

Selengkapnya dapat diakses di : In Progress...

---

[1] M. Ainul Yakin, Pendidikan Multikultural; Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), hlm. 5

[2] Bhikhu Parekh, Rethingking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).  hlm. 263